Kisah Menteri Susi yang dicap Menteri Berbahaya

Kisah Menteri Susi yang dicap Menteri Berbahaya

 

mjpk88.com - Susi Pudjiastuti tercatat sudah 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan menteri yang nyentrik itu di kabinet Jokowi-JK ini.

Salah satu kebijakan Susi yang tak mungkin dilupakan adalah kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Sudah puluhan atau bahkan ratusan kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan oleh Menteri Susi.

Susi menegaskan penenggelaman kapal asing yang selama ini dilakukan semata-mata untuk memutus rantai pencurian ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal tersebut juga sudah tercamtum di dalam Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Susi menyebut penenggelaman kapal itu bukan kehendak dari Presiden ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Apa yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu bukan Susi idea, bukan Pak Presiden idea. Itu sudah ada di dalam Undang-undang perikanan kita Nomor 45 Tahun 2009. Karena itu merupakan salah satunya cara memutus rantai untuk menutup belunngu yang selama ini mengunci tangan kita," kata Susi.

Menurutnya kapal asing yang datang ke Indonesia jumlahnya mencapai ribuan. Menteri Susi menduga kapal sebanyak itu masuk ke Indonesia karena ada kerja sama dengan oknum nakal di Indonesia. Sebab hal itu tidak mungkin terjadi apabila tidak saling berkerja sama.

Dia mengaku bahwa menghentikan pencurian ikan itu tidak mudah. Namun dirinya tidak menyerah untuk terus melakukan hal tersebut. Apalagi Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk memberantas pencurian ikan yang marak terjadi diperairan Indonesia.

"Namun saya tidak mundur dan Pak Presiden juga berkomitmen akhirnya penenggelaman terjadi ratusan kapal sudah selesai kita tenggelamkan. Dan apakah kita akan berperang kepada negara tetangga kita? tidak," ujarnya.

Meski begitu beberapa orang tidak menyukai menteri Susi dengan cara penenggelaman kapal tersebut. Menurutnya sebagian orang mencoba menghalangi dengan menganggap bahwa penenggelaman kapal melanggar hukum internasional.

"Di awal ada perwira TNI ada pengamat militer ada ekonom yang bahkan mencoba menghalangi apa yang kita lakukan. 'Menteri Susi sekolah pun tidak, tidak tahu bahwa dia melanggar hukum Internasional'. Saya jawab saja dengan bodoh juga. saya bilang 'melawan hukum internasional memang pencurian ikan dilindungi hukum internasional, tidak. Apakah pencurian ikan bagian dari good relationship. bilateral antara dua negara. Pasti tidak. Sebodoh-bodohnya saya , saya mengerti hukum itu untuk benar bukan untuk hal tidak benar," jelasnya.

Atas langkah tersebut Menteri Susi sempat dicap sebagai Menteri yang berbahaya. 
Bupati Natuna, Hamid Rizal memuji kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi dalam menyikapi para nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau ilegal fishing. Menteri Susi sangat proaktif dalam memberantas praktik pencurian ikan.

Hamid menjelaskan bahwa pengaruh kebijakan menteri Susi sangat dirasakan oleh para nelayan lokal. Sebab, hasil tangkapan mereka kini menjadi lebih banyak.

"Banyak kapal asing yang sudah siap melaut disetop dan akhirnya tidak bisa memasuki perairan Indonesia. Mereka menunggu di Thailand atau hanya berani main di pinggir saja. Itu tentu membawa dampak besar bagi nelayan kita," papar Hamid.

Tak hanya soal pengeboman kapal. Menteri Susi juga mengklaim telah menyelamatkan uang negara dengan melakukan efisiensi. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 8.4 triliun. Efisiensi sebanyak itu dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

"Kita bicara tentang anggaran kita. Saya sampaikan, kita telah mengembalikan uang ke negara dengan cari side blocking, merevisi, mereview dan memantau anggaran kita satu per satu. Kembali lah uang 3.8 triliun ke negara dalam tiga tahun ini," kata menteri Susi.

Menurutnya dari pengurangan anggaran itu bisa banyak hal yang diperbaiki. Meski begitu, Menteri Susi mengaku belum gembira karena stigma selama ini anggaran harus habis dalam proses penyerapan anggaran.

Menteri Susi menegaskan, jika negara ingin maju, makan perubahan paradigma dalam hal penggunaan anggaran harus dilakukan. Sebab bila tidak, anggaran akan terus defisit, utang makin banyak sehingga kewajiban membayar bunga atau membayar pokok semakin tinggi.

Susi mengakui, di tahun pertama menjabat, dia sudah mendeteksi dana yang bisa dikurangi. Sebenarnya ini bisa dilakukan lebih baik lagi dengan cara membentuk berkerja sama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia menambahkan apabila kerja sama itu baik maka dirinya akan menunjukkan bagaimana bagusnya KKP dalam meriview mengakselerasi, mengimplementasikan efisien anggaran yang bebas dari korupsi.




untuk mengetahui cerita lebih lanjutKLIK DISINI

Share on Google Plus

About mejapoker88

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.